• Mohammad -
• 17 Feb, 2025

JAKARTA, MaduraNetwork.id – Pemerintah berkomitmen memperluas keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Komitmen ini disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI pada Senin (17/02/2025) di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Menurut Supratman, Posbankum harus hadir di setiap desa dan kelurahan agar layanan hukum semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

"Harapan kita setiap desa dan kelurahan itu ada Posbankum, sehingga kita bisa memberikan layanan yang baik sekaligus membantu masyarakat di desa. Saya juga sudah meminta kepada Pak Sekjen untuk memberi perhatian khusus kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) agar Posbankum bisa diperbanyak," ujar Supratman.

Dukungan dari DPR RI

Gagasan ini mendapat respons positif dari anggota Komisi XIII DPR RI. Rapidin Simbolon dari Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa keberadaan Posbankum di setiap daerah akan mengurangi ketimpangan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami hukum.

"Jika setiap dapil memiliki Posbankum, saya yakin bahwa yang menzolimi dan terzolimi akan semakin berkurang. Banyak warga desa yang tidak mampu memperjuangkan haknya karena keterbatasan pengetahuan hukum," ungkap Rapidin.

Sementara itu, Anwar Sadad dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya penyebarluasan informasi terkait program ini. Ia juga menyarankan agar pelaksanaan Posbankum melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan program berjalan secara maksimal.

"Saya rasa praktiknya tidak harus melibatkan PNS saja. Bisa juga bekerja sama dengan kampus-kampus yang melakukan KKN atau aktivis yang sedang melakukan pendampingan di daerah. Akan ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Dukungan BPHN dan Sinergi Berbagai Pihak

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Kepala BPHN Min Usihen, yang memastikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan efektivitas Posbankum di seluruh Indonesia. Hadir pula berbagai pejabat tinggi dari Kementerian Hukum, termasuk Sekretaris BPHN M. Aliamsyah dan Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Arfan Faiz Muhlizi.

Selain membahas Posbankum, rapat ini juga menyinggung isu-isu penting lainnya, seperti pemberian amnesti, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, serta hak kekayaan intelektual.

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan akses keadilan semakin merata, dan masyarakat di desa serta kelurahan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang mereka butuhkan. (red)