Forpensi dibentuk dalam pertemuan yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep di salah satu hotel di Sumenep, Kamis, 27 Agustus 2026. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat pelaksanaan imunisasi sekaligus menjangkau masyarakat yang masih memiliki keraguan.

Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, mengatakan program imunisasi tidak cukup jika hanya mengandalkan kerja pemerintah. Menurut dia, keberhasilan imunisasi membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam menjangkau masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap vaksinasi.

“Kita membutuhkan support system, dukungan bersama, bagaimana imunisasi yang ada di Kabupaten Sumenep ini bisa kita laksanakan. Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri,” kata Ellya.

Menurut Ellya, imunisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Karena itu, persoalan cakupan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan pendidikan, komunikasi publik, dan keterlibatan komunitas.

Pembentukan Forpensi, kata dia, diharapkan menyatukan berbagai kompetensi tersebut. Masing-masing unsur dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya, mulai dari edukasi, pendampingan masyarakat, hingga membantu memperluas akses informasi mengenai imunisasi.

Penguatan kolaborasi itu tidak terlepas dari pengalaman penanganan kasus campak di Sumenep. Bagi Dinkes P2KB, penanganan kasus tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap penyakit menular membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Kita lebih fokus pada pendekatan. Kemarin juga kita belajar dari kasus campak. Jadi ada hikmah yang kita ambil pada saat kasus ini. Kemarin banyak yang membantu kita,” ujar Ellya.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya membangun sistem dukungan yang tidak berhenti ketika terjadi kejadian luar biasa atau peningkatan kasus. Kolaborasi diharapkan berlangsung sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program imunisasi.

Tantangan lain berada pada tingkat penerimaan masyarakat. Dinkes P2KB masih menemukan kekhawatiran orang tua terhadap efek setelah anak mendapatkan imunisasi. Sebagian masyarakat, kata Ellya, masih menghubungkan imunisasi dengan kondisi anak yang mengalami sakit setelah penyuntikan.

“Yang pasti adalah ketakutan anak itu sakit. Imunisasi itu dianggap membuat kita sakit terus-terusan. Itu mungkin yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Kekhawatiran semacam itu membutuhkan pendekatan komunikasi yang tidak sekadar menyampaikan bahwa imunisasi penting. Masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai reaksi setelah imunisasi, manfaat vaksin, serta kapan orang tua perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Di titik inilah Forpensi diharapkan memiliki fungsi strategis. Pemerintah tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga membangun jejaring pihak-pihak yang dipercaya masyarakat untuk menyampaikan informasi kesehatan.

Pertemuan tersebut menghadirkan fasilitator dari UNICEF Indonesia, Dita Ramadonna. Ia memandu proses kolaborasi antarunsur yang terlibat, termasuk memetakan peran masing-masing pihak dalam mendukung gerakan imunisasi di Sumenep.

Pembentukan forum tersebut pada akhirnya menempatkan imunisasi bukan semata sebagai urusan pemberian vaksin di fasilitas kesehatan. Program itu juga menjadi persoalan membangun kepercayaan, memperbaiki komunikasi, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Bagi Sumenep, pengalaman menghadapi kasus campak menjadi pengingat bahwa perlindungan kesehatan masyarakat membutuhkan sistem yang bekerja bersama. Forpensi diharapkan menjadi salah satu fondasi untuk membangun sistem tersebut.