• Inyoman -
• 01 Feb, 2025

SUMENEP, maduranetwork.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis.

Salah satunya adalah dengan memberikan masukan pada Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami menyambut baik acara ini sebagai langkah positif, dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata, khususnya di Kabupaten Sumenep," ujar Arif, Sabtu (1/2).

Dalam forum yang dilaksanakan di Surabaya pada Jumat (31/1), Bappeda Sumenep turut memberikan masukan untuk penyusunan RKPD 2026. Arif menegaskan bahwa penting bagi perencanaan pembangunan untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, terlebih lagi mengingat kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.

“Sumenep memiliki tantangan besar, terutama di wilayah kepulauan, dalam penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas yang memadai. Ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan,” tambah Arif.

Beberapa program yang diusulkan untuk mendapat dukungan pemerintah pusat dan provinsi di antaranya adalah peningkatan sumber daya air, bidang kesehatan, pengembangan wilayah kepulauan, serta penguatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Salah satunya adalah reaktivasi airstrip Masalembu, percepatan pembangunan Bandara Kangean, serta prioritas alokasi dana untuk pembangunan di wilayah kepulauan.

"Forum ini adalah momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, pusat, dan provinsi, sehingga kebijakan nasional dapat sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah," kata Arif Firmanto.

Lebih lanjut, Arif menyampaikan bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan, penerapan prinsip partisipasi publik sangatlah penting. Program pembangunan yang dirancang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hal ini hanya dapat terwujud melalui kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan bukan hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada sinergi dengan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Pemerintah bersama masyarakat harus saling mengintegrasikan pemikiran untuk mempercepat pembangunan daerah," tambahnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 dihadiri oleh berbagai instansi dan pihak terkait, termasuk Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi pemerintah.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama atas hasil forum konsultasi publik. Dengan langkah ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sumenep dapat lebih terarah dan berkesinambungan, serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan. (sdm)