• Mohammad -
• 01 Feb, 2025

PAMEKASAN, maduranetwork.id – Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Madura kembali menjadi sorotan setelah proses penindakan terhadap produsen rokok ilegal tanpa cukai dinilai tumpul dan belum membuahkan hasil yang memadai.

Masyarakat dan aktivis menilai bahwa belum ada kemajuan signifikan terkait pengungkapan siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyelundupan rokok ilegal yang berhasil diamankan di jalur menuju Jembatan Suramadu pada Jumat, 17 Januari lalu.

Humas KPPBC TMP C Madura, Megatruh Yoga Brata, mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih terus berjalan, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini.

"Masih dilakukan penyelidikan oleh teman-teman penindakan. Tidak ada kendala, cuma memang untuk masalah penyidikan belum ada update informasi," katanya.

Kasus tersebut bermula ketika Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Batuporon, Bangkalan, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal tanpa cukai yang melibatkan tiga kendaraan.

Rincian kendaraan yang terlibat antara lain: mobil Honda Jazz yang dikemudikan oleh AR (23) dan H (54), mobil barang milik ekspedisi Shopee Express yang dikendarai AK (23), serta mobil pikap Gran Max yang dikemudikan oleh DPW (23) dan NPP (30). Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, kelima orang tersebut dilepaskan tanpa adanya tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, Bea Cukai Madura juga terkesan tertutup ketika dimintai keterangan terkait dua kasus laka lantas tunggal yang melibatkan rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Sampang.

Kasus pertama terjadi pada 16 Desember 2024 di jalan raya Desa Masaran, Kecamatan Banyuates, sementara kejadian kedua melibatkan anggota TNI pada 6 Januari 2025 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong.

"Untuk total kasus di 2024 nanti kami sampaikan. Tapi, itu harus pakai surat resmi, diajukan ke admin Bea Cukai," ujar Megatruh.

Tumpulnya upaya Bea Cukai Madura dalam mengungkap pelaku dan pemilik produsen rokok ilegal membuat sejumlah pihak mempertanyakan integritas lembaga tersebut.

Aktivis pemuda, Noer Faisal, mencurigai dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat dalam praktik kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan rokok ilegal. "Kuat dugaan ada oknum Bea Cukai Madura yang bermain-main dalam penindakan bea dan cukai. Dari sekian banyak kasus, seperti laka tunggal di Sampang dan beberapa penegakan lainnya, sampai sekarang tidak ditelusuri dan tidak ada pertanggungjawaban hukum dari pemilik produksi," ujar Faisal.

Faisal yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD KNPI Jawa Timur ini pun mendesak agar lembaga-lembaga independen seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menyelidiki kekayaan pegawai Bea Cukai Madura.

"Bagaimana mau memberantas rokok ilegal kalau pabriknya dipelihara? Jangan sampai oknum Bea Cukai memperkaya diri sendiri dengan dugaan kongkalikong bersama perusahaan rokok ilegal itu," tambahnya.

Kasus penyelundupan rokok ilegal ini menjadi salah satu masalah besar di Madura yang mempengaruhi pendapatan negara dari sektor cukai. Sementara Bea Cukai Madura, yang merupakan ujung tombak dalam pengawasan dan penindakan barang ilegal, diharapkan bisa menunjukkan komitmen yang lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan rokok ilegal.

Dengan tuntutan transparansi dan keadilan yang semakin kuat dari publik, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengungkap dan menindaklanjuti kasus ini agar tidak menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan yang seharusnya menjaga keutuhan dan keamanan ekonomi negara. (rba)