• Rusli Djunaidi
• 07 Feb, 2025

BANGKALAN, maduranetwork.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Gedung Merdeka pada Rabu (5/2/2025) ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan perwakilan instansi terkait.

Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini merupakan tahapan penting dalam menyusun program pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. "Forum ini adalah langkah awal yang penting agar anggaran pembangunan tahun depan sesuai dengan kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah," ujar Arief.

Ia menjelaskan bahwa setiap tahun Pemkab Bangkalan melaksanakan forum konsultasi ini untuk memastikan adanya sinkronisasi dalam perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. "Tahun ini kita bahas untuk tahun 2026, sedangkan untuk tahun 2025 sudah dibahas pada tahun 2024," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa setelah forum ini, tahapan berikutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang akan dilaksanakan pada 10–14 Februari 2025. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat di tingkat kecamatan guna memperkaya perencanaan pembangunan daerah.

Arief juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada dana transfer ke daerah. Ia menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan, yang berpengaruh langsung pada keuangan daerah.

"Kami masih bergantung hampir 80 persen pada dana pusat. Dari total APBD Bangkalan sebesar Rp2,4 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp410 miliar. Ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk meningkatkan PAD," ungkapnya.

Sebagai langkah untuk meningkatkan PAD, Arief menekankan pentingnya optimalisasi sektor parkir dan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia menjelaskan bahwa sektor-sektor ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan berpotensi mendongkrak pendapatan daerah.

"Pemerintah tidak akan merugikan masyarakat, tetapi kami akan memastikan pendapatan dari sektor ini bisa masuk ke kas daerah," tambah Arief.

Di sisi lain, Arief juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRD Bangkalan yang dianggap visioner dalam menganggarkan kebijakan untuk pegawai honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak lolos seleksi PPPK.

"Dewan sudah menganggarkan lebih awal untuk tenaga kontrak yang tidak masuk P3K. Pusat belum mengeluarkan kebijakan, tapi DPRD Bangkalan sudah mengantisipasi sejak awal 2024," ujarnya.

Meski terjadi pengurangan transfer dana dari pusat sebesar Rp45 miliar, Arief memastikan bahwa Pemkab Bangkalan tetap mampu menjaga stabilitas keuangan dan tidak mengalami gagal bayar.

"Kami pastikan bahwa dengan perencanaan yang matang, meskipun ada pemangkasan anggaran, keuangan daerah tetap stabil dan bisa memenuhi kebutuhan pembangunan," tegasnya.

Arief juga menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2026 ini menjadi bagian dari persiapan untuk kepala daerah yang akan terpilih dalam Pilkada 2026. "Kepala daerah terpilih nantinya akan memiliki peta jalan yang jelas dan bisa langsung bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disusun," tambahnya.

Acara forum ini diakhiri dengan diskusi dan masukan konstruktif dari berbagai pihak, yang diharapkan dapat semakin memperkuat perencanaan pembangunan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Bangkalan di masa mendatang. (dj)