• Rusli Djunaidi
• 17 Feb, 2025

BANGKALAN, MaduraNetwork.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Bangkalan, Senin (17/2). Mereka menyampaikan tuntutan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) serta perbaikan status kepegawaian mereka.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. Beberapa perwakilan bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap) dan secara bergantian menyampaikan orasi. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Bangkalan untuk menjaga ketertiban.

“Kami menuntut agar seluruh pegawai yang masa baktinya sudah di atas 20 tahun dapat diangkat menjadi PPPK penuh,” tegas Aziz, salah satu koordinator aksi.

Selain tuntutan peningkatan status kepegawaian, Aziz juga mengungkapkan kekecewaan para pegawai terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hingga saat ini JHT mereka belum bisa dicairkan, padahal perjanjian kerja mereka dengan Pemkab Bangkalan sudah selesai.

“Seharusnya, sesuai regulasi pemerintah, ketika MoU antara Pemkab Bangkalan dan BPJS selesai, JHT kami bisa langsung dicairkan. Kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan?” tandasnya.

Merespons tuntutan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nurhakim, yang didampingi anggota dewan lainnya, Saad Asjary, menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi para PPPK paruh waktu tersebut.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar hak-hak para pegawai ini bisa segera terpenuhi,” ujar Nurhakim di hadapan peserta aksi.

Para demonstran berharap DPRD Bangkalan dapat memperjuangkan aspirasi mereka, terutama terkait status kepegawaian dan pencairan JHT yang menjadi hak mereka setelah bertahun-tahun mengabdi. (dj)