• Inyoman -
• 21 Feb, 2025

SUMENEP, MaduraNetwork.id – Lebih dari 200 mahasiswa dari Universitas Bahauddin Mudhary (Uniba) Madura menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). Mereka menuntut agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta meninjau ulang efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Moh. Iskil El Fatih, salah satu koordinator lapangan aksi, menilai bahwa kebijakan dalam Inpres tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurutnya, implementasi program MBG masih memiliki banyak kendala, terutama dalam transparansi, efektivitas, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami meminta agar Inpres itu dicabut dan program makan bergizi gratis ditinjau ulang. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek pemerintah yang tidak berdampak signifikan bagi rakyat," ujar Iskil dalam orasinya.

Selain menyoroti Inpres 1/2025, mahasiswa juga menolak revisi Tata Tertib (Tatib) DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1 yang mengatur evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Menurut mereka, perubahan tersebut berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif dan melemahkan prinsip demokrasi.

Aksi unjuk rasa ini juga menyoroti pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang dinilai dapat menimbulkan ketimpangan antara pemangku kebijakan dan masyarakat. Para mahasiswa khawatir kebijakan ini akan memperburuk masalah kemiskinan, terutama di Kabupaten Sumenep.

"Pemotongan anggaran ini tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan daerah, tetapi juga memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan," tegas Iskil.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga mendesak DPRD Sumenep untuk lebih serius meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Mereka meminta agar dalam 180 hari ke depan, DPRD melakukan evaluasi internal guna memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat.

"Kami ingin wakil rakyat bertanggung jawab dan tidak sekadar menjabat tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. DPRD harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD Sumenep terkait tuntutan para mahasiswa. (sdm)