• Inyoman -
• 19 Mar, 2025

SUMENEP, MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berhasil meraih skor tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tahun anggaran 2024. Dengan skor 77,58, Sumenep menempati posisi teratas di Jawa Timur, mengungguli kabupaten/kota lainnya.

Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Capaian ini tidak lepas dari upaya kami memastikan bahwa setiap proses dan kebijakan di Pemkab Sumenep sesuai regulasi yang berlaku. Kami terus berkomitmen menjaga integritas dan meminimalisir praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Bupati Fauzi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Rabu (19/03/2025).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam penilaian SPI adalah trading in influence atau perdagangan pengaruh. Pemkab Sumenep telah menerapkan pengawasan ketat dan mekanisme pelaporan yang efektif guna menekan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat serta merusak citra pemerintahan.

Meski telah mencapai prestasi gemilang, ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu mengingatkan seluruh stakeholder, terutama jajaran birokrasi di Sumenep, untuk tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami berharap prestasi ini menjadi pijakan untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan, agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan bebas dari korupsi,” tegasnya.

Dalam hasil SPI 2024, Kabupaten Sumenep memperoleh nilai tertinggi pada dimensi Transparansi dengan skor 87,81. Dimensi lain yang dinilai meliputi Integritas dalam Pelaksanaan Tugas (75,73), Pengelolaan Anggaran (72,43), Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (71,55), Pengelolaan Sumber Daya Manusia (71,27), Perdagangan Pengaruh (82,23), dan Sosialisasi Antikorupsi (76,92).

Bupati Fauzi menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan motivasi untuk terus meningkatkan standar integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang ketat, Pemkab Sumenep berupaya membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di segala dimensi.

“Kami terus berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat,” pungkasnya. (sdm)