• Mohammad -
• 24 Mar, 2025

 SUMENEP I MaduraNetwork.id - Aktivis mahasiswa Univ. Bahauddin Mudhari (Uniba) Madura, Fahmi Kusairi  menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan di pemerintahan Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH Imam Hasyim.

Menurutnya, jabatan di berbagai lembaga, baik di badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga tenaga ahli dan staf ahli bupati, lembaga independen seperti, Baznas, Komisi Informasi (KI) dan sebagainya benar-benar diisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai.

“Sistem meritokrasi penting untuk memastikan bahwa yang menduduki posisi-pos tersebut memiliki kemampuan yang sesuai. Jangan sampai jabatan diberikan hanya berdasarkan kedekatan politik pada saat Pilkada 2024, atau hanya karena faktor ‘like’ dan ‘dislike’ atau karena faktor kekerabatan," tegas Fahmi.

Mahasiswa semester VI Sistem Informasi ini juga menekankan bahwa penerapan meritokrasi akan berdampak positif pada jalannya pemerintahan. Jika orang-orang yang dipilih memiliki keahlian yang tepat, maka program-program yang dijanjikan selama kampanye bisa terealisasi dengan baik.

“Jangan sampai ada individu yang hanya diangkat karena kedekatan politik tetapi tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ini bisa merusak efektivitas pemerintahan. Siapapun yang memiliki kapasitas dan kualitas terbaik harus menjadi prioritas, meskipun dia bukan bagian dari lingkaran politik tertentu,” ujarnya.

Mahasiswa asal kepulauan itu juga menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi antara wilayah kepulauan dan daratan di Sumenep. Ia berharap perlunya langkah konkret untuk memperbaiki layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah kepulauan yang selama ini masih tertinggal.

“Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Pelayanan dasar di kepulauan harus segera ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat di kepulauan bisa lebih baik,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti angka kemiskinan di Sumenep yang masih tergolong tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak.

Fahmi menilai bahwa kemiskinan yang masih tinggi di Sumenep harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Ia berharap ada terobosan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, tanpa upaya nyata dan strategis, angka kemiskinan akan sulit ditekan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintahan Achmad Fauzi dan Kiai Imam untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi permasalahan ini.

“Kami ingin melihat adanya lompatan kebijakan yang bukan hanya sekadar program seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini harus menjadi prioritas agar kepemimpinan saat ini meninggalkan jejak yang positif,” tegasnya. (rba)