• Rusli Djunaidi
• 21 Apr, 2025

BANGKALAN I Madura Network – Rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan mendadak dihentikan. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diminta kembali lantaran tidak membawa data yang lengkap.

Situasi tersebut membuat anggota Komisi III DPRD Bangkalan merasa geram. Munawir, salah satu anggota Komisi III, menyebutkan bahwa tindakan dua OPD itu mencerminkan ketidaksiapan sekaligus kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif.

“Kami suruh balik untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk dibahas. Ini rapat penting membahas laporan keuangan daerah, masa datang tanpa bahan?” ujar Munawir kepada wartawan usai rapat di gedung DPRD Bangkalan.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Komisi III berupaya mendalami data kegiatan tahun anggaran 2024, namun OPD terkait justru tidak mampu memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Bahkan, saat ditanya jumlah tenaga honorer dan PPPK yang terlibat dalam kebersihan, pihak DLHK tak bisa memberikan jawaban pasti.

"Kalau ditanya jumlah pegawai saja tidak tahu, gimana kita mau bahas programnya? Ini kan repot," tambah Munawir.

Lebih parah lagi, Bappeda disebut menyerahkan LKPD yang masih merujuk pada data tahun 2021. Hal itu membuat bingung anggota dewan yang hendak mencermati perencanaan dan realisasi anggaran tahun berjalan.

“Kita bahas LKPD 2024, yang disodorkan malah data 2021. Ini membingungkan dan tidak bisa dijadikan acuan. Jadi kami sepakat untuk memulangkan mereka dan meminta datang kembali dengan data yang benar dan lengkap,” tegas politisi empat periode ini.

Komisi III menegaskan akan menjadwalkan ulang pertemuan setelah DLHK dan Bappeda menyusun ulang bahan presentasi sesuai kebutuhan pembahasan. Mereka berharap hal serupa tidak terulang, agar proses pengawasan berjalan efektif dan efisien. (dj)