• Mohammad -
• 22 Apr, 2025

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Sebanyak 244 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Penyerahan SK dilakukan di halaman Kantor Bupati, Senin (21/04/2025), sebagai bentuk pengukuhan status kepegawaian untuk formasi tahun anggaran 2024.

Ratusan aparatur baru tersebut akan mengisi kebutuhan di berbagai perangkat daerah, meliputi tenaga teknis, tenaga guru, serta tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya etos kerja dan profesionalisme bagi seluruh CPNS dan PPPK yang telah menerima SK.

“Kami mengharapkan, dengan status resmi sebagai PPPK dan CPNS menunjukkan etos kerja tinggi dan profesionalisme, sesuai bidang, tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujar Bupati Fauzi.

Ia juga mengingatkan bahwa penerbitan SK bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru awal dari tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Para PPPK dan CPNS diminta untuk tidak terlena, serta menjauhi kebiasaan kerja yang santai dan tidak produktif.

“Jangan tiru ASN atau PPPK yang kerjanya santai. Bekerjalah dengan maksimal dan penuh semangat demi melayani masyarakat Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keberadaan aparatur negara adalah kunci peningkatan pelayanan publik. Karena itu, CPNS dan PPPK harus mampu menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Aparatur negara adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, jadi harus maksimal dalam bekerja,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa proses pemberkasan bagi CPNS dan PPPK telah dilakukan sejak 23 Januari hingga 21 Februari 2025.

“Setelah dilakukan verifikasi dokumen secara online, sebanyak 244 orang dinyatakan lulus dan mendapat penetapan NIP dan NIPPPK dari BKN,” jelas Arif.

Dari total tersebut, 207 orang merupakan PPPK dengan rincian 107 tenaga teknis, 99 tenaga guru, dan 1 tenaga kesehatan. Sementara CPNS yang menerima SK berjumlah 37 orang.

Arif menambahkan, seluruh ASN dan non-ASN diharapkan menjaga moralitas dan akhlak sebagai dasar dalam menjalankan tugas, guna menghindari perilaku menyimpang dan menjaga kepercayaan publik.

“ASN dan non-ASN penting menjaga kepatutan moralitas dan akhlak untuk memproteksi perilaku, karena memiliki tanggung jawab pribadi, sosial, hukum dan kemasyarakatan,” pungkasnya. (rba)