• Inyoman -
• 11 May, 2025

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menargetkan peluncuran program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 12 Juli 2025 sebagai bagian dari implementasi program nasional penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program tersebut, Pemkab Sumenep akan menanggung seluruh biaya pembuatan akta notaris bagi desa yang membentuk koperasi, melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada beban biaya bagi masyarakat desa dalam proses pendirian koperasi.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa peluncuran Kopdes Merah Putih akan dikawal ketat melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) di seluruh wilayah Sumenep.

“Target kami launching koperasi ini pada 12 Juli 2025. Maka, proses Musdes harus sudah selesai sebelum akhir Juni. Ini sesuai dengan surat resmi dari Sekretaris Daerah kepada para Camat,” ujar Romli, Selasa (30/04/2025).

Menurutnya, program ini merupakan perwujudan instruksi Presiden RI dalam upaya memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa, dan sekaligus menggerakkan potensi lokal secara kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ramli juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendukung program ini, meskipun dengan keterbatasan alokasi pembiayaan. Dari 334 desa di Sumenep, hanya 54 desa yang akan mendapat fasilitasi dari provinsi, yakni dua desa per kecamatan.

“Sisanya, sekitar 280 desa akan difasilitasi sepenuhnya oleh Pemkab Sumenep. Ini menunjukkan komitmen kami dalam mempercepat penguatan ekonomi desa,” tegasnya.

Program Kopdes Merah Putih dirancang menjadi motor penggerak utama ekonomi lokal berbasis potensi desa, dengan sistem yang berkelanjutan dan terintegrasi. Koperasi yang terbentuk nantinya diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi warga dan memperkuat daya saing produk lokal.

Pemkab Sumenep berharap program ini mampu mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah kabupaten. (sdm)