• Samsul Arifin
• 14 May, 2025

SAMPANG I MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten Sampang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan transparan. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang yang digelar pada Selasa (14/5/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz, yang akrab disapa Lora Mahfudz, menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ia juga menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda Kerjasama Daerah.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sampang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah, para anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Sampang, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta insan pers.

Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya pembahasan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan transparan dan akuntabel, serta dapat mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah ke depan,” ujar Rudi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lora Mahfudz menyoroti keberhasilan pengelolaan anggaran tahun 2024 yang dinilai efisien dan terkendali. Ia mengungkapkan, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp2,08 triliun atau 101,63% dari target, sedangkan realisasi belanja hanya 95,56%, menandakan adanya efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Ini bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi soal bagaimana kita mengelola dengan efisien, tepat sasaran, dan akuntabel,” tegas Lora Mahfudz.

Ia juga menyampaikan bahwa belanja operasi terealisasi sebesar 95,66%, sementara belanja modal tetap tinggi di angka Rp178 miliar. Menariknya, belanja tidak terduga hanya terpakai sebesar 12%, menandakan stabilitas fiskal serta minimnya kejadian luar biasa yang membebani anggaran.

Dalam forum yang sama, Pemkab Sampang juga menyoroti pentingnya pengesahan Raperda Kerjasama Daerah sebagai dasar hukum penguatan sinergi antarwilayah. Raperda ini telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dirancang untuk mempercepat pelaksanaan program lintas sektor seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, serta pelayanan publik.

“Kerjasama daerah menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan solusi cepat terhadap tantangan pembangunan, terlebih di era fiskal terbatas seperti saat ini,” tambah Wabup.

Rapat paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mewujudkan visi "Sampang Hebat dan Bermartabat Plus" melalui tata kelola anggaran yang bertanggung jawab dan kolaborasi antardaerah yang kuat. (sa)