• Rusli Djunaidi
• 14 Jul, 2025

BANGKALAN I MaduraNetwork.id – Dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencatat pencapaian signifikan di bidang keamanan digital. Pada Senin (14/7/2025), Bupati Bangkalan Lukman Hakim secara simbolis menyerahkan Sertifikat Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan.

Penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) tersebut menandai pengakuan resmi dari BSSN atas kesiapan Kabupaten Bangkalan dalam membentuk tim tanggap insiden keamanan siber yang terstruktur dan profesional.

Plt Kepala Diskominfo Bangkalan, Moh. Hasan Faisol, mengungkapkan bahwa STR ini merupakan hasil dari perjuangan selama dua tahun dalam membangun sistem dan tim keamanan digital yang kuat. “Alhamdulillah, kami akhirnya memperoleh pengakuan dari BSSN. Ini menjadi tonggak penting dalam upaya pengamanan sistem digital Pemkab Bangkalan dari potensi serangan siber,” jelasnya.

Tim CSIRT Bangkalan bertugas sebagai garda terdepan dalam merespons insiden siber serta melindungi infrastruktur digital milik pemerintah daerah. Operasional tim ini berada di bawah koordinasi KDC Komitmen, sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan siber yang terintegrasi.

“Dengan adanya STR ini, kami bisa bergabung dalam jaringan nasional penanganan insiden siber. Ini bukan hanya bukti kesiapan, tapi juga komitmen jangka panjang untuk menjaga keamanan data dan layanan digital,” kata Faisol.

Ia menegaskan bahwa keberadaan CSIRT memang tidak serta-merta menjamin daerah bebas dari ancaman siber. Namun, dengan sistem yang tertata dan tim yang terlatih, upaya mitigasi bisa dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Kabupaten Bangkalan kini menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota di Pulau Madura yang telah memiliki Tim CSIRT resmi. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, masih ada beberapa daerah yang belum memperoleh STR dari BSSN.

Capaian ini menunjukkan langkah strategis Bangkalan dalam memperkuat fondasi keamanan digital di tengah meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. (dj)