• Mohammad -
• 19 Sep, 2025

JAKARTA I MaduraNetwork.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menghadiri audiensi sekaligus koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Selasa (16/9/2025). Pertemuan yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, ini membahas pemantauan serta evaluasi tata kelola pemerintahan daerah melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz, pimpinan DPRD Sampang, Inspektur, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPPKAD, Sekretaris DPRD, serta sejumlah kepala dinas terkait, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pengadaan barang-jasa.

Dari pihak KPK, pertemuan dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Dr. Ely Kusumastuti, Kasatgas Pencegahan Wilayah Jawa Timur, serta perwakilan Korsup Penindakan yang terdiri dari PIC wilayah dan jaksa penugasan.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan KPK RI. Ia menegaskan bahwa Pemkab Sampang menyambut baik penerapan MCSP dan SPI sebagai instrumen penting pencegahan korupsi.

“Bagi kami, kedua instrumen ini bukan hanya alat ukur, tetapi juga pedoman untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai pemetaan KPK terdapat delapan area rawan korupsi yang kini menjadi fokus pembenahan Pemkab Sampang. Delapan area itu meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pelayanan publik, pemanfaatan barang milik daerah, optimalisasi PAD, serta penguatan APIP.

Berbagai langkah strategis pun telah dilakukan, seperti memastikan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran, memperketat penyaluran hibah dan bansos agar tepat sasaran, memperkuat proses pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi, serta menerapkan merit system guna menutup celah praktik jual beli jabatan.

Di bidang pelayanan publik, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus. Rumah Sakit Daerah dr. Mohammad Zyn sebagai BLUD terus dipantau agar mampu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

Untuk peningkatan PAD, Pemkab Sampang mendorong inovasi dari setiap OPD penghasil agar kemandirian fiskal daerah lebih terjaga. Sementara itu, independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus diperkuat agar pengawasan internal dapat berjalan profesional tanpa intervensi.

“Tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas juga menjadi bahan evaluasi penting. Beberapa variabel yang masih rentan sudah kami tindaklanjuti melalui Inspektorat Daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi yang berintegritas,” pungkasnya. (red)