• Mohammad -
• 01 Jun, 2026

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut memperpanjang deretan keberhasilan yang diraih sejak hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017 hingga 2025. Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah itu menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Selasa (26/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menerima langsung hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sumenep.

Menurut Wabup, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak semata-mata merupakan penghargaan administratif. Lebih dari itu, prestasi tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Ia menilai, capaian tersebut lahir dari kolaborasi seluruh perangkat daerah yang bekerja secara profesional, sekaligus dukungan masyarakat yang turut berperan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Opini WTP atas LKPD merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang bersinergi dengan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan,” ujar KH Imam Hasyim usai menerima LHP BPK RI.

Karena itu, dirinya berharap dukungan dan partisipasi masyarakat terus terjaga agar praktik pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, raihan WTP yang berhasil dipertahankan selama sembilan tahun berturut-turut harus menjadi motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai capaian prestisius semata. Sebaliknya, opini WTP harus menjadi pemacu untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik serta mendukung percepatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Prestasi ini harus menjadi dorongan bagi seluruh ASN agar semakin meningkatkan kepatuhan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah demi kemajuan Kabupaten Sumenep,” katanya.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi, pemerintah daerah tetap menaruh perhatian serius terhadap setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Seluruh masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Wabup meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta ASN menjadikan rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai pedoman dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pembangunan daerah,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, KH Imam Hasyim menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras, menjaga sinergi, serta menjalankan berbagai program pembangunan dengan penuh tanggung jawab.

Raihan opini WTP kesembilan secara berturut-turut ini semakin menegaskan konsistensi Pemkab Sumenep dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. (rba)