Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025. Dengan hasil tersebut, Bangkalan berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan selama sembilan tahun berturut-turut.

Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Jumat, 29 Mei 2026. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan langsung laporan tersebut kepada Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Ketua DPRD Bangkalan yang hadir mewakili Ketua DPRD Bangkalan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, capaian ini bukanlah hasil yang datang dalam semalam. Di balik opini WTP terdapat proses panjang yang melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrasi hingga penyusunan laporan keuangan yang harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bukti bahwa upaya membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel terus berjalan di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menilai, prestasi tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, opini WTP tidak hanya menjadi pencapaian institusi, tetapi juga hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan.

“Alhamdulillah, raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik dan akuntabel. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Lukman Hakim.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya memiliki komitmen kuat dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, konsistensi itulah yang membuat Bangkalan mampu mempertahankan opini WTP hingga sembilan kali secara beruntun.

Lebih jauh, ia berharap keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi catatan prestasi tahunan, melainkan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

“Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah garis akhir yang harus dirayakan secara berlebihan. Baginya, penghargaan tersebut merupakan bagian dari proses panjang untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi serta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut dianggap penting agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat dan mampu menjawab tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan profesional,” pungkasnya.

Sembilan kali berturut-turut meraih opini WTP menjadi catatan penting bagi Kabupaten Bangkalan. Namun lebih dari sekadar prestasi administratif, capaian itu merupakan refleksi dari upaya menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (rd)