SUMENEP I MaduraNetwork.id - Akses terhadap layanan kesehatan semestinya tidak terhenti oleh kekhawatiran mengenai biaya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, menyediakan skema Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan hanya dengan menunjukkan dokumen identitas kependudukan.

Direktur Utama RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Hj. Erliyati, mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengobatan karena mengira biaya menjadi kendala. Menurut dia, warga yang memenuhi persyaratan administrasi dapat memanfaatkan program UHC yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan melalui kerja sama pemerintah daerah.

“Jangan takut berobat. Selama membawa identitas kependudukan dan memenuhi ketentuan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui UHC,” kata Erliyati, Senin (17/8/2026).

Erliyati mengatakan, masih terdapat warga yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Sebagian pasien akhirnya datang sebagai pasien umum karena mengira biaya pemeriksaan dan pengobatan harus ditanggung sendiri.

Padahal, kata dia, masyarakat cukup membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK). Setelah persyaratan administrasi dipastikan terpenuhi, pelayanan dapat diberikan melalui mekanisme UHC sesuai prosedur yang berlaku.

“Jika memenuhi persyaratan administrasi, pelayanan kesehatan dapat diakses melalui program UHC,” ujarnya.

Menurut Erliyati, setiap tindakan medis tetap memiliki komponen tarif. Namun, bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat, pembiayaan dilakukan melalui mekanisme UHC sehingga pasien tidak perlu melakukan pembayaran langsung untuk pelayanan yang dijamin program tersebut.

Skema itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat.

Bagi rumah sakit, keberadaan UHC tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pembiayaan, tetapi juga dengan upaya memastikan masyarakat memperoleh pertolongan medis pada saat membutuhkan.

Karena itu, RSUD dr. H. Moh. Anwar terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme dan hak pelayanan yang tersedia. Informasi mengenai UHC dinilai penting untuk mencegah warga menunda pemeriksaan hanya karena kekhawatiran terhadap biaya.

Erliyati berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tepat. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai skema pembiayaan kesehatan, warga diharapkan lebih cepat mencari pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menempatkan perluasan akses layanan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. UHC diharapkan menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan akses layanan, terutama bagi warga yang menghadapi keterbatasan pembiayaan.

Pada akhirnya, keberhasilan program bukan hanya diukur dari tersedianya skema pembiayaan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, dan mampu menggunakannya sesuai ketentuan.

Pesan yang disampaikan direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar sederhana: ketika layanan kesehatan tersedia dan pembiayaannya telah disiapkan melalui mekanisme pemerintah, masyarakat tidak semestinya ragu mencari pertolongan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat dijangkau seluruh warga.