SUMENEP I MaduraNetwork.id - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendorong aparatur sipil negara memperkuat disiplin kerja sekaligus membangun budaya inovasi. Disiplin tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari tanggung jawab terhadap pekerjaan, pencapaian target, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, aparatur yang profesional merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kedisiplinan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari.

“Pemerintah daerah dalam membangun aparatur yang profesional salah satu indikatornya harus disiplin. ASN tidak hanya hadir dan menjalankan rutinitas pekerjaan, tetapi memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan target sesuai bidang masing-masing,” kata Agus saat kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, Selasa (8/9/2026).

Menurut dia, kedisiplinan aparatur memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pimpinan setiap perangkat daerah diminta memperkuat pembinaan internal di lingkungan kerja masing-masing.

Pembinaan tersebut, lanjut Agus, tidak semata-mata berkaitan dengan disiplin kehadiran. Aspek lain seperti kualitas pekerjaan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan, serta komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian.

“Disiplin jangan hanya dimaknai sebagai persoalan kehadiran, tetapi harus tercermin dalam kualitas pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain disiplin, Agus meminta ASN membangun keberanian untuk berinovasi. Perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis membuat birokrasi tidak dapat hanya mengandalkan pola kerja lama.

ASN, kata dia, perlu mencari cara baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi pun tidak selalu harus berupa program besar atau menggunakan teknologi yang kompleks.

Penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan mekanisme kerja, hingga penguatan koordinasi antarp perangkat daerah dapat menjadi bentuk inovasi apabila memberikan manfaat nyata.

“ASN harus memiliki keberanian untuk mencari terobosan baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan maupun pelayanan publik,” kata Agus.

Ia menambahkan, budaya inovasi membutuhkan pola pikir yang terbuka terhadap perubahan. Namun, setiap terobosan tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, efektivitas penggunaan anggaran, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, inovasi tidak berhenti sebagai gagasan atau sekadar kegiatan administratif, melainkan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Yang jelas, inovasi harus dilakukan dengan memperhatikan aturan, efektivitas anggaran, serta kebutuhan masyarakat. Setiap inovasi yang dilahirkan harus benar-benar memberikan dampak dan manfaat,” pungkasnya.