SUMENEP, KOMPAS — Roda pemerintahan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memasuki babak baru setelah empat jabatan pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya belum memiliki pejabat definitif kini terisi. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap pengisian tersebut memperkuat koordinasi perangkat daerah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).

Empat pejabat yang dilantik adalah Yudi Nur Sukmadianto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub),

Sementara Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kamiluddin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep.

Keempat organisasi perangkat daerah tersebut memiliki bidang kerja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Bakesbangpol berkaitan dengan stabilitas dan kesatuan masyarakat, Disperkimhub menangani persoalan perumahan, permukiman, dan transportasi, Satpol PP berperan dalam ketertiban umum, sedangkan BPBD berhadapan dengan penanganan bencana dan kondisi kedaruratan.

Bupati Achmad Fauzi mengatakan pelantikan pejabat bukan sekadar agenda administratif. Para pejabat yang mendapat kepercayaan tersebut diminta segera memahami persoalan di lingkungan kerjanya dan mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

Menurut dia, jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas. Ketiga hal tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fauzi juga meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

Hal itu diperlukan karena sejumlah persoalan pemerintahan memiliki keterkaitan lintas sektor. Penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah.

Dengan terisinya empat jabatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap konsolidasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif. Program pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan lebih cepat, sementara pelayanan publik menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bupati kembali mengingatkan bahwa jabatan bukan bentuk penghargaan, melainkan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.

“Jabatan ini adalah amanah. Karena itu, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Fauzi.