Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP kedelapan secara berturut-turut bagi Kabupaten Sampang. Prestasi ini sekaligus menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo. Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Moh. Iqbal Fathoni, Jumat (29/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sampang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, serta Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, Ari Wibowo.

Bupati Slamet Junaidi mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Sampang mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Sampang kembali meraih opini WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Aba Idi itu menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif atau pencapaian formalitas semata. Lebih dari itu, opini tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, capaian WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.

“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemkab Sampang berkomitmen untuk tidak berpuas diri. Pemerintah daerah akan terus menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang,” tegasnya.

Raihan opini WTP kedelapan secara beruntun ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang mampu menjaga konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat dan bertanggung jawab. Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, capaian tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (red)