• Mohammad -
• 10 Feb, 2025

MAGELANG, maduranetwork.id – Setelah resmi dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, sebanyak 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur akan mengikuti retreat pembekalan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pembekalan ini akan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 dengan berbagai materi yang disiapkan oleh pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah tentang tugas pokok dan fungsi mereka, serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

"Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini dan diterima langsung oleh Bapak Gubernur Akmil. Kami sudah menyusun seluruh konsep acara, pembekalan, dan diharapkan semua kepala daerah dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin," ujar Bima Arya di Magelang, Minggu (9/2/2025).

Dalam tinjauannya, Bima memastikan kesiapan lokasi, termasuk pemasangan 189 tenda yang akan menampung peserta retreat. Berbeda dengan retreat kabinet sebelumnya yang menggunakan satu tenda untuk satu orang, kali ini setiap tenda akan diisi oleh dua hingga empat kepala daerah.

Materi pembekalan meliputi pemahaman mendalam mengenai tugas kepala daerah, arahan terkait program Astacita dari kementerian terkait, serta pembekalan dari Lemhannas tentang ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

"Kami pastikan semua fasilitas, seperti saluran air, kamar mandi, listrik, dan kesiapan tenda sudah memadai. Semua kepala daerah diharapkan mengikuti acara dengan tertib dan tepat waktu," imbuhnya.

Menurutnya, prosesi penyambutan peserta retreat akan mirip dengan yang dilakukan saat retreat Kabinet Merah Putih, termasuk penyambutan oleh taruna Akmil di gerbang utama.

Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam retreat ini. Namun, kepastian waktunya masih menyesuaikan dengan agenda kepresidenan, apakah di awal, pertengahan, atau akhir acara.

Retreat ini menjadi ajang penting bagi para kepala daerah untuk mendapatkan arahan strategis dalam menjalankan pemerintahan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. (red)