• Mohammad -
• 14 Feb, 2025

JOGJAKARTA, MaduraNetwork.id – Surat tantangan 'carok' yang viral di media sosial buntut dari insiden konsumen warung Madura di Babarsari, Sleman, yang enggan membayar barang belanjaannya, memicu perhatian luas.

Menyikapi situasi ini, Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menegaskan bahwa Pemerintah DIY telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan unsur keamanan lainnya untuk meredam polemik. Ia menyampaikan bahwa keputusan sudah diambil berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh masyarakat Madura.

"Kesimpulan dari pertemuan ini ada dua hal utama," ujar Sultan pada Rabu (12/2/2025).

Dua Keputusan untuk Meredam Polemik

Dua poin utama yang disepakati dalam pertemuan ini adalah:

1.   Warung Madura wajib mencantumkan tulisan 'Bayar Tunai'
Tujuannya untuk memberikan kejelasan kepada pelanggan bahwa pembayaran harus dilakukan secara langsung tanpa utang atau cicilan.

2.   Penegakan hukum bagi pelaku yang tidak membayar atau memaksa pemilik warung
Sultan menegaskan bahwa jika ada kasus serupa terjadi di kemudian hari, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai prosedur.

"Kami minta proses hukum tetap berjalan jika ada pelanggaran," tegas Sultan.

Komunitas Madura: Surat Viral Bukan untuk Memicu Konflik

Juru Bicara Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan mencari solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang.

"Sudah ada usulan praktis dari Sultan, misalnya teman-teman kami dari Madura yang jualan kelontong harus mencantumkan tulisan 'bayar tunai'," ujar Mahrus.

Ia juga menegaskan bahwa surat yang viral di media sosial tidak bertujuan menimbulkan perseteruan antar kelompok, tetapi sebagai bentuk protes terhadap kejadian yang telah menimpa para pedagang Madura selama setahun terakhir.

"Dalam satu tahun terakhir, sudah ada sekitar 15 kejadian tidak menyenangkan yang dialami pengusaha warung kelontong Madura. Kami hanya ingin mencari solusi," tambahnya.

Kapolda DIY: Ini Masalah Individu, Bukan Etnis

Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah konflik etnis, melainkan kasus perorangan.

"Ini bukan persoalan etnis, tapi masalah individu yang melakukan tindak pidana," ujarnya di Kantor Gubernur DIY.

Kapolda menegaskan bahwa pihaknya bersama Pemda, TNI, BIN, dan Bais terus berkoordinasi untuk menjaga keamanan serta mencegah kesalahpahaman di masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat duduk bersama dan membahas permasalahan yang ada secara damai," pungkasnya.