• Mohammad -
• 25 Feb, 2025

JAKARTA, MaduraNetwork - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengonfirmasi bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kader kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retret berkaitan erat dengan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Basarah menilai bahwa penahanan Hasto bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga mengandung dimensi politik yang memengaruhi partai. Sebagai sekjen, Hasto dianggap sebagai representasi PDIP, sehingga penahanannya menjadi persoalan serius bagi partai.

"Tentulah penahanan seorang sekjen partai (Hasto) menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tapi juga sebuah peristiwa politik," ujar Basarah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Selasa (25/2) malam WIB.

Di tengah ketidakpastian terkait agenda retret dan perkembangan kasus hukum yang menimpa Hasto, Basarah mengungkapkan bahwa partainya masih menunggu informasi lebih lengkap sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, Megawati telah menginstruksikan para kepala daerah untuk tetap fokus bekerja dan menunaikan janji politik kepada masyarakat.

"Kami perlu waktu untuk melakukan konsolidasi internal partai sambil menunggu informasi yang lebih lengkap terkait agenda retret ini," tambah Basarah.

Meski demikian, Basarah menegaskan bahwa kader yang sudah terlanjur mengikuti retret tetap diperbolehkan menyelesaikan agenda tersebut. Sementara itu, bagi yang belum berangkat, mereka diminta untuk tetap berada di daerah masing-masing dan menunda keikutsertaan dalam retret hingga gelombang kedua.

"Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, retret ini akan dilaksanakan dalam dua angkatan. Oleh karena itu, kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti pada angkatan kedua," jelas Basarah.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi agar kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret sebagai respons terhadap penahanan Hasto. Namun, sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, tetap hadir dalam agenda tersebut.

Situasi ini masih terus berkembang, dan PDIP disebut akan terus memantau serta menyesuaikan langkah politik mereka terkait dinamika yang terjadi.