• Mohammad -
• 23 Apr, 2025

JAKARTA I MaduraNetwork.id — Wacana lama mengenai pengangkatan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional kembali mencuat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini muncul dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025, dengan Soeharto menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa usulan terhadap Soeharto diajukan melalui Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Ahmad Luthfi, setelah menerima masukan dari kepala daerah dan masyarakat melalui forum-forum seperti seminar.

“Tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati dan wali kota itu adalah masukan dari masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.

Menurut Gus Ipul, sebelum usulan diajukan secara resmi, telah dilakukan kajian mendalam yang melibatkan sejarawan dan tokoh-tokoh masyarakat. “Setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan narasumber lain yang berkaitan. Setelah itu baru ke gubernur, ada seminar lagi, lalu ke kami,” katanya.

Dukungan dari Keluarga Soeharto

Titiek Soeharto, putri mendiang Soeharto, menyambut baik usulan ini. Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa wacana serupa telah berulang kali muncul, namun keluarga tidak ingin berspekulasi. “Setiap tahun wacana ini selalu muncul. Kita sudah ah, sudah lah mau dikasih gelar atau enggak, beliau tetap pahlawan buat kita semua,” ucap Titiek di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).

Meski begitu, ia menyatakan rasa syukur apabila pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo akhirnya memberikan gelar tersebut. “Alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan. Karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” ujar Titiek.

Sinyal Positif dari Pemerintah

Pemerintah memberikan sinyal positif terhadap usulan tersebut. Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak ada yang salah jika Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional. “Menurut saya tidak ada masalah. Kami belum membahas itu secara khusus, tapi kalau itu usulan dari Kemensos, kami kira tidak ada salahnya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada kekurangan Soeharto. “Jangan selalu melihat kekurangannya, lihat juga prestasinya. Kita bisa sampai di titik ini juga karena jasa para pendahulu,” tambahnya.

Penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil

Di sisi lain, suara penolakan terus bermunculan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan sesuai amanat Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU GTK).

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menilai Soeharto tidak layak menerima gelar pahlawan nasional mengingat sejarah panjang pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun kekuasaannya. “Itu merupakan praktik otoriter dan totaliter yang seharusnya tidak layak diberi gelar pahlawan,” kata Dimas.

Kontras juga menyampaikan surat penolakan resmi kepada MPR RI bersama beberapa lembaga lain. “Kami berharap aspirasi ini bisa menjadi pertimbangan yang adil,” ujar Dimas.

Proses Penetapan Masih Berlangsung

Menanggapi penolakan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh suara akan didengar. “Tentu semua kita dengar. Ini bagian dari proses,” ujarnya.

Ia memastikan proses penetapan gelar pahlawan nasional mengikuti prosedur yang berlaku. Setelah usulan diterima Kemensos, tim khusus akan dibentuk untuk membahasnya, terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga masyarakat. “Setelah itu kita matangkan, saya diskusikan, difinalisasi, dan dikirim ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul.

Selain Soeharto, beberapa tokoh lain yang diusulkan tahun ini antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri, Teuku Abdul Hamid Azwar, K.H. Abbas Abdul Jamil, Anak Agung Gede Anom Mudita, Deman Tende, Prof. Dr. Midian Sirait, dan K.H. Yusuf Hasim. (red)