• Mohammad -
• 14 May, 2025

JAKARTA I MaduraNetwork.id – Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membuka peluang pencabutan status bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi melakukan tindakan premanisme. Menurutnya, keberadaan ormas semacam itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengganggu iklim usaha.

“Ormas yang berperilaku seperti preman tidak hanya menyimpang dari fungsi utamanya, tapi juga bertentangan dengan tujuan pendiriannya,” ujar Indrajaya dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Indrajaya menegaskan, terdapat delapan tujuan pendirian ormas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Di antaranya adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan sosial, serta menjaga nilai-nilai etika, moral, dan persatuan bangsa.

Sayangnya, menurutnya, saat ini masih ditemukan sejumlah ormas yang justru menjalankan aktivitas pemalakan, intimidasi, hingga aksi kekerasan.

“Mereka menebar teror, membuat kekacauan, bahkan merusak tatanan sosial. Sudah sepatutnya mereka ditindak tegas,” lanjut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sebelumnya, Kemendagri mengumumkan akan melakukan pendataan terhadap ormas yang diduga meresahkan. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, sanksi tegas menanti ormas yang terbukti melanggar hukum, mulai dari pencabutan status hingga pidana bagi yang terdaftar di Kemendagri, serta sanksi administrasi bahkan pembubaran bagi yang terdaftar di Kementerian Hukum.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap ormas menyimpang akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu, demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. (rba)