• Mohammad -
• 17 May, 2025

JAKARTA I MaduraNetwork.id — Divisi Humas Polri mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila wilayahnya diresahkan oleh ulah premanisme. Demi mempermudah proses pelaporan, masyarakat kini dapat mengadukan kejadian tersebut secara cepat melalui WhatsApp (WA) ke nomor pengaduan resmi Divisi Humas Polri di 089682333678.

Imbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu (17/5/2025).

“Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis, atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 089682333678,” ujar Sandi.

Menurutnya, seluruh jalur pelaporan itu akan melayani masyarakat selama 24 jam penuh, guna memastikan respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang disebabkan aksi premanisme.

Sandi menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk melalui nomor WA aduan akan langsung diteruskan ke kantor polisi terdekat sesuai dengan lokasi pelapor. Dengan demikian, aparat kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku premanisme di lapangan.

“Setelah menerima laporan, polisi akan segera menuju lokasi dan mengambil tindakan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Polri memiliki komitmen kuat dalam memberantas segala bentuk aksi premanisme. Tindakan ini penting dilakukan untuk menegakkan hukum dan menjaga rasa aman masyarakat.

Lebih lanjut, Polri tidak akan bekerja sendiri dalam operasi penindakan premanisme. Menurut Sandi, sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna mendukung efektivitas penindakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan menciptakan iklim investasi yang aman," katanya.

Ia pun menegaskan kembali komitmen pimpinan Polri dalam menjamin perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia.

“Komitmen Bapak Kapolri bahwa Polri akan selalu hadir untuk melindungi setiap warga negara, dan tidak ada ruang bagi aksi premanisme di negara hukum seperti Indonesia,” pungkas Sandi. (KBRN)