• Mohammad -
• 18 May, 2025

Oleh: Ridwan – Aktivis '99, Ketua Umum GEMA PUAN

Fenomena pro dan kontra atas keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung Kejaksaan Agung dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi bahan diskusi hangat di tengah masyarakat. Isu ini tidak hanya menarik perhatian kalangan akademisi dan politisi, tetapi juga menjadi sorotan publik secara luas.

 

Namun, bagi Gerakan Masyarakat Pendukung Perempuan Amanah Nasional (GEMA PUAN), sikap kami sangat tegas dan jelas: mendukung penuh kerjasama antar institusi negara, terutama TNI dan Kejaksaan, dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami memandang langkah ini sebagai bentuk konkret sinergi kelembagaan untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

 

Dukungan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dalam beberapa kasus, terdapat keterlibatan oknum TNI aktif dalam pusaran tindak pidana korupsi. Maka dari itu, keberadaan TNI dalam mengawal Kejaksaan bukan hanya sebagai simbol penguatan institusional, tetapi juga sebagai bukti bahwa TNI bersikap terbuka dan siap dibenahi dari dalam.

 

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Kebijakan dan sikap politik yang mereka tunjukkan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi, tanpa memandang latar belakang atau institusi pelakunya. Semua pihak harus tunduk dan taat kepada hukum.

 

Sudah saatnya kita meninggalkan dogma usang yang menyatakan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik sipil, militer, maupun pejabat tinggi negara.

 

Kita juga memahami bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang telah merasuki banyak sendi kehidupan berbangsa. Ia merusak moral, memperlambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan publik. Korupsi kerap melibatkan oknum dengan kekuasaan dan kepentingan politik maupun bisnis. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan negeri ini dari para pelaku korupsi.

 

GEMA PUAN melihat keterlibatan pasukan TNI dalam menjaga Kejaksaan sebagai bentuk keseriusan TNI mendukung agenda pemberantasan korupsi. Ini juga menjadi sinyal kuat kepada Kejaksaan agar tidak gentar dalam menindak siapa pun, termasuk oknum dari institusi militer, jika terbukti bersalah.

 

Kami meyakini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung langkah strategis ini. Rakyat menginginkan adanya keberanian dari aparat hukum dalam menegakkan keadilan, serta berharap bahwa institusi negara bisa saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

GEMA PUAN berdiri di garis depan dalam menyuarakan dukungan terhadap upaya ini. Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa agar tidak memberi ruang sedikit pun kepada para koruptor. Jangan biarkan mereka terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Dengan bersatunya elemen sipil, militer, dan institusi hukum, kami yakin bahwa cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas bukan sekadar mimpi. Bersama, kita tegakkan keadilan dan hancurkan korupsi sampai ke akarnya. (*)