• Mohammad -
• 24 May, 2025

JAKARTA I MaduraNetwork.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah yang mengalir ke sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur. Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021–2022.

Pada Kamis, 22 Mei 2025, tim penyidik KPK memeriksa 25 orang saksi yang terdiri dari ketua Pokmas, notaris, serta sejumlah pengurus masjid dan musholla. Pemeriksaan dilakukan di beberapa lokasi berbeda sebagai bagian dari upaya KPK mengusut aliran dana yang diduga tidak tepat sasaran.

“Para saksi diperiksa untuk memperkuat bukti terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana hibah Pokmas,” ujar seorang sumber internal KPK.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang telah dimulai sejak awal tahun 2024 lalu. KPK mencurigai adanya pola penyaluran dana hibah yang tidak transparan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun politik.

Hibah Pokmas sendiri merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan membantu kelompok masyarakat dalam pembangunan infrastruktur kecil seperti renovasi tempat ibadah, perbaikan jalan desa, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Namun dalam praktiknya, program ini kerap disoroti karena rawan disalahgunakan.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam kasus ini, terdapat indikasi manipulasi administrasi dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Bahkan, tidak sedikit Pokmas yang diduga fiktif atau hanya dijadikan alat untuk mencairkan anggaran.

KPK masih belum merilis nama-nama tersangka dalam perkara ini. Namun, lembaga antirasuah tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak legislatif maupun pejabat daerah.

Langkah penyidikan yang melibatkan banyak pihak ini menunjukkan bahwa KPK serius menindak praktik korupsi di daerah, terutama yang menyangkut program-program populis yang seharusnya berpihak kepada masyarakat kecil.

Sementara itu, masyarakat Jawa Timur berharap kasus ini segera terbuka secara terang dan para pelaku bisa dihukum setimpal. Mereka juga mendesak agar pemerintah provinsi memperbaiki sistem distribusi dana hibah agar lebih akuntabel dan transparan.

KPK dijadwalkan akan kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lainnya dalam beberapa pekan ke depan. Perkembangan terbaru dari kasus ini akan terus dipantau oleh publik. (red)