• Rusli Djunaidi
• 29 Jul, 2026

SURABAYA I MaduraNetwork.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi data pembangunan nasional. Menurutnya, data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan acuan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan agar pembangunan berjalan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 yang diikuti Kepala BPS provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7/2026).

Khofifah menekankan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah saat ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan data statistik yang akurat dan terpercaya. Data BPS, kata dia, menjadi rujukan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, energi, perumahan, infrastruktur hingga penanggulangan kemiskinan.

"Hari ini tidak ada rapat kabinet tanpa pimpinan BPS. Bicara pertanian BPS, tebu BPS, energi BPS, pembangunan perumahan BPS, infrastruktur BPS, apalagi kemiskinan, semuanya membutuhkan data BPS," ujarnya.

Ia menjelaskan, data statistik kini berfungsi sebagai kompas pemerintah dalam merancang, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, peran seluruh insan BPS dinilai sangat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Khofifah mengungkapkan, kedekatannya dengan BPS telah terjalin sejak dirinya menjadi anggota DPR RI pada 1992. Saat itu, sebelum era digital berkembang, berbagai publikasi statistik BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

"Saya pengguna data BPS sejak lama. Hampir semua kajian yang saya gunakan saat menjadi anggota DPR berasal dari data-data BPS," katanya.

Menurutnya, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menjadikan data BPS sebagai dasar dalam menetapkan berbagai kebijakan. Salah satu contohnya saat menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), di mana pemerintah mampu mengambil langkah cepat berdasarkan data yang terus diperbarui, mulai dari penghentian sementara operasional pasar hewan hingga pengerahan tim veteriner ke wilayah terdampak.

"Semua itu bisa dilakukan karena kami memiliki kompas berupa data yang selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS atas dedikasinya dalam menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya. Ia berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga mampu menghasilkan basis data yang semakin kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Selain itu, ia berharap semangat Kota Pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh insan BPS untuk terus menghadirkan statistik berkualitas sebagai fondasi pembangunan Indonesia.

"Semoga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 semakin memperkuat kualitas data statistik Indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS di Indonesia serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung penyelenggaraan Rakornas dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan sensus dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus lainnya karena harus mendata beragam aktivitas usaha di seluruh Indonesia.

Amalia mengungkapkan, hingga 28 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur mencatat indeks keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebesar 55,81. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan lapangan.

Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa sejumlah pelaku usaha yang belum berhasil ditemui petugas sensus. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, serta masyarakat sangat diperlukan agar cakupan pendataan semakin optimal.

"Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPS se-Indonesia dan Pemprov Jatim yang menjadi tuan rumah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data terbaik sebagai dasar pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," ujar Amalia.

Sebagai informasi, Rakornas Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 25–29 Juli 2026 di Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti 839 peserta yang terdiri atas pimpinan BPS RI, kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota, Garda SE2026, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan sinergi untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.