MALANG I MaduraNetwork.id – Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi monumental dalam bidang pertanahan. Melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, provinsi ini resmi dinobatkan sebagai yang pertama di Indonesia yang berhasil merampungkan 100 persen layanan peralihan pertanahan berbasis elektronik.

Tonggak penting ini diumumkan pada Kamis, 24 Juli 2025, saat pembukaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlangsung di Hotel Harris, Malang. Momen tersebut turut ditandai dengan peluncuran layanan peralihan elektronik secara serentak di 24 Kantor Pertanahan, melengkapi digitalisasi penuh di seluruh 39 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, yang memimpin langsung agenda ini menyampaikan bahwa digitalisasi bukan semata-mata perubahan sistem, melainkan bentuk pergeseran budaya kerja menuju tata kelola pertanahan yang profesional dan transparan.

“Ini bukan hanya lompatan teknologi, tetapi perubahan peradaban. Kita menuju era baru di mana layanan pertanahan berjalan tanpa celah, tanpa tumpang tindih,” tegas Asep Heri dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi ini didukung kesiapan infrastruktur dan pengelolaan data yang matang. Khususnya, kualitas dan kelengkapan data pertanahan dari tingkat desa dan kelurahan menjadi kunci keberhasilan layanan digital ini agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Setiap desa harus punya data yang akurat dan lengkap. Tanpa itu, layanan elektronik tidak akan optimal. Maka fondasinya tetap pada validitas dan kesiapan data lokal,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Jatim, Yannis Harryzon Dethan, menyampaikan arah kebijakan pelayanan tahun ini. Ia menekankan bahwa fokus BPN tidak lagi semata-mata pada capaian kuantitatif, melainkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal PTSL.

“Tahun ini kita tekankan mutu. PTSL harus jadi tulang punggung utama untuk mendukung digitalisasi layanan pertanahan di seluruh daerah,” ujar Yannis.

Dengan pencapaian ini, Jawa Timur tak hanya menjadi pionir transformasi digital pertanahan, namun sekaligus menjadi cermin nyata reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Langkah besar ini juga menunjukkan bahwa sistem layanan elektronik yang dibangun bukan seremonial semata, tetapi bentuk nyata dari komitmen dan kesiapan daerah dalam menghadapi era digital dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. (dj)