• Inyoman -
• 25 Feb, 2025

SUMENEP, MaduraNetwork.id – Transparansi dan kontribusi nyata corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Sumenep, Madura kembali dipertanyakan oleh masyarakat. Isu ini mencuat setelah maraknya pemberitaan bahwa daerah yang dekat dengan perusahaan migas justru menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Keberadaan CSR yang selama ini digelontorkan pihak perusahaan dinilai tidak cukup signifikan dan masih jauh dari harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, minimnya transparansi dalam pendistribusian dana CSR menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat terkait efektivitas program yang dijalankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep, Dadang, mengakui bahwa alokasi dana CSR dari perusahaan migas bagi masyarakat Kecamatan Sapeken hanya sebesar Rp2 miliar per tahun.

“Peruntukan CSR tersebut digunakan untuk pembangunan kelas sekolah, bantuan kepada nelayan, serta insentif bagi guru ngaji,” terang Dadang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses pendistribusian dana CSR dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing desa melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes). Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai transparansi data penerima manfaat serta efektivitas penyalurannya.

“Jadi, untuk pendistribusian CSR tersebut berdasarkan usulan dari desa, baru kemudian diserahkan sesuai dengan usulan tersebut,” tegasnya.

Meski begitu, ketika ditanya mengenai presentase penerima manfaat dari tahun ke tahun—apakah mengalami kenaikan atau penurunan—Dadang tampak enggan memberikan jawaban pasti. Bahkan, ia juga tidak bersedia menyebutkan siapa saja yang menerima manfaat dari dana CSR tersebut.

Sikap tertutup pemerintah daerah dalam hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa mekanisme penyaluran dana CSR tidak berjalan dengan transparan. Padahal, dengan adanya perusahaan migas di sekitar Sumenep, seharusnya masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Minimnya kontribusi CSR dan ketidakterbukaan pemerintah daerah menjadi catatan serius yang perlu segera diperbaiki. Jika tidak, maka keberadaan perusahaan migas yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian justru akan terus menjadi polemik di tengah masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan. (sdm)