• Mohammad -
• 28 Feb, 2025

Regulasi Baru Dinilai Mengancam Mata Pencaharian

JAKARTA, MaduraNetwork.id – Para petani tembakau di berbagai daerah semakin khawatir dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan dorongan implementasi pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) untuk Produk Tembakau.

Kebijakan ini dinilai semakin memperketat aturan terkait produk tembakau, yang berpotensi besar berdampak pada sektor pertanian tembakau di Indonesia.

Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena para petani sedang bersiap memasuki musim tanam. Selain harus menghadapi tantangan cuaca dan iklim yang sulit diprediksi, mereka juga cemas terhadap dampak aturan baru terhadap produksi dan penjualan tembakau.

Petani di Lereng Gunung Resah

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung, Siyamin, menegaskan bahwa petani di wilayahnya, terutama di lereng Gunung Prau, Sindoro, dan Sumbing, saat ini tengah mempersiapkan lahan tanam. Namun, mereka juga dibayangi rasa cemas terhadap keberlanjutan usaha tani mereka.

“Awal Maret nanti kami mulai tanam. Saat ini, luas lahan tembakau di ketiga pegunungan tersebut mencapai sekitar enam ribu hektare. Tembakau masih menjadi tumpuan harapan kami. Kendala utama yang kami hadapi adalah regulasi yang semakin menekan petani. Mulai dari kebijakan pupuk subsidi yang belum merata hingga aturan baru yang berpotensi menghambat keberlangsungan petani,” ujar Siyamin, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, tembakau merupakan satu-satunya komoditas yang bisa diandalkan di wilayah dengan karakteristik geografis seperti Temanggung, terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi produksi dan distribusi tembakau dinilai dapat berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat setempat.

“Roda perekonomian di Temanggung sangat bergantung pada tembakau. Jika sektor ini tidak dilindungi, bukan hanya petani yang terdampak, tetapi juga tenaga kerja yang terserap dalam proses produksi dan distribusinya,” lanjutnya.

Harapan Petani terhadap Pemerintah

Siyamin berharap pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi petani tembakau. Menurutnya, regulasi yang semakin ketat justru akan memperburuk kondisi petani, bukan meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Pemerintah harus hadir dan berpihak kepada petani. Jika regulasi ini terus berjalan tanpa mempertimbangkan dampaknya, kami akan semakin terhimpit. Kami butuh kebijakan yang mendukung dan pendampingan yang nyata,” tegasnya.

Senada dengan Siyamin, Ketua DPC APTI Yogyakarta, Triyanto, juga menekankan pentingnya perlindungan bagi petani tembakau. Ia menilai berbagai aturan baru yang muncul belakangan ini cenderung mengabaikan aspek sosial dan ekonomi petani.

“Dari masa tanam hingga pasca panen, sektor tembakau menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi roda penggerak ekonomi daerah. Kami mohon agar pemerintah bisa melindungi petani dengan regulasi yang adil. Jangan sampai ada campur tangan pihak asing yang ingin mematikan mata pencaharian kami,” kata Triyanto.

Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan bagi petani yang selama ini berupaya mandiri untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tembakau.

“Petani butuh perlindungan dan dukungan. Kami sangat berharap ada langkah konkret dari pemerintah yang benar-benar pro terhadap petani. Regulasi yang ketat tanpa solusi justru akan menghancurkan kehidupan kami,” tambahnya.

Dampak Ekonomi yang Mengkhawatirkan

Jika kebijakan ini terus berjalan tanpa mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi petani, dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif yang luas, seperti menurunnya produksi tembakau, meningkatnya angka pengangguran, serta terganggunya stabilitas ekonomi daerah penghasil tembakau.

Sebagai komoditas unggulan di berbagai daerah seperti Temanggung, Madura, dan Lombok, tembakau selama ini telah menjadi sektor utama yang menopang kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, para petani berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan terkait produk tembakau dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

“Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Kami para petani butuh solusi nyata, bukan aturan yang semakin menekan. Kami siap berdialog dan mencari jalan tengah yang tidak merugikan petani,” pungkas Triyanto.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, para petani tembakau terus berharap agar pemerintah dapat memberikan regulasi yang lebih berpihak kepada mereka. Perlindungan dan pemberdayaan yang nyata dari pemerintah menjadi harapan utama agar sektor pertanian tembakau tetap bertahan dan terus berkembang di tengah berbagai tantangan kebijakan yang ada.