• Rusli Djunaidi
• 07 May, 2025

BANGKALAN I MaduraNetwork.id — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bangkalan, Rabu (7/5/2025). Aksi ini menjadi ajang evaluatif terhadap janji-janji politik Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Jakfar yang dinilai belum optimal terealisasi sejak awal kepemimpinan mereka.

Mahasiswa membawa isu-isu mendasar dalam aksi mereka, menyoroti persoalan serius di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Ketiganya dianggap masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Koordinator aksi, Masykur, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi sekolah-sekolah di pelosok Bangkalan yang masih minim fasilitas. Ia menyebut bahwa janji pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan belum banyak terlihat dampaknya.

“Anak-anak belajar dalam keterbatasan. Banyak sekolah kekurangan sarana, dan tenaga pendidik pun masih kurang. Janji perbaikan belum terasa nyata,” ujarnya lantang dalam orasinya.

Tak hanya sektor pendidikan, pelayanan administrasi publik juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai proses pengurusan dokumen kependudukan masih lamban dan tidak efisien. Selain itu, kondisi jalan rusak yang belum tertangani membuat warga di sejumlah wilayah harus memperbaikinya secara mandiri.

Namun aksi ini tidak hanya menjadi ajang kritik. Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memilih menemui langsung massa aksi dan berdialog terbuka di halaman kantor bupati. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi dan kritik publik.

“Kami tidak alergi kritik. Terima kasih sudah datang untuk mengingatkan. Tiga sektor ini memang jadi prioritas kami, dan kami komitmen menuntaskannya dalam dua tahun pertama,” kata Lukman di hadapan para mahasiswa.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk tidak hanya hadir sebagai pengkritik, melainkan juga sebagai mitra dalam mengawal jalannya pembangunan daerah.

“Kami ingin mahasiswa hadir bukan hanya sebagai pengkritik, tapi juga mitra pengawasan. Silakan kawal dan beri masukan,” tambahnya.

Dialog terbuka tersebut mendapat apresiasi dari para peserta aksi. Meski tetap kritis, mahasiswa menganggap keterbukaan pemerintah adalah langkah positif menuju perbaikan konkret.

Langkah kolaboratif ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Bangkalan masih hidup dan berkembang. Mahasiswa diharapkan tetap menjadi bagian dari proses pembangunan daerah dengan mengedepankan semangat kritis yang konstruktif.

Aksi ini menjadi gambaran bahwa sinergi antara elemen masyarakat dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi oleh Kabupaten Bangkalan. (dj)