• Mohammad -
• 14 Jul, 2025

SUMENEP I MaduraNetwork.id– Masyarakat Kecamatan Raas kembali dihadapkan pada kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Puluhan kilometer jalan utama, termasuk jalur penghubung vital Brakas-Ketupat, dibiarkan rusak berat selama bertahun-tahun tanpa penanganan berarti dari pemerintah daerah.

Kerusakan jalan tersebut membuat aktivitas warga terganggu dan mobilitas antar desa terhambat. Di tengah kondisi ini, masyarakat setempat tak tinggal diam. Melalui inisiatif yang digerakkan oleh Pemuda Ansor bersama paguyuban travel Raas, warga menggalang donasi terbuka untuk memperbaiki jalan secara swadaya.

“Kami kecewa karena pemerintah seolah menutup mata. Akhirnya, masyarakat yang harus bergerak sendiri,” ujar Sugiyanto, Koordinator Paguyuban Travel Raas, saat dikonfirmasi pada Sabtu (12/7) seperti dilansir OkeDaily.com .

Tak hanya soal infrastruktur, Sugiyanto juga menyoroti transparansi dana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari perusahaan migas Kangean Energy Indonesia (KEI) yang disalurkan pada tahun anggaran 2024. Diketahui, dana sebesar Rp175 juta telah dialokasikan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Raas Bersatu untuk mendukung pembangunan jalan penghubung desa.

Namun, hingga kini, warga menilai hasilnya belum terasa maksimal di lapangan. Kritik pedas juga disampaikan oleh tokoh pemuda Raas, Ustadz Rasuli atau akrab disapa Bang Rasul. Ia menilai bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan sangat lemah.

“Kalau memang sudah tidak sanggup urus kepulauan, lebih baik kami diberi jalan untuk membentuk daerah otonomi baru. Kami ingin pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat pulau,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan manfaat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan investor di wilayah kepulauan. “Apa gunanya ada perusahaan migas kalau tidak berdampak positif pada pembangunan?,” ujarnya dengan nada kecewa.

Tak hanya itu, Bang Rasul mengungkapkan bahwa pihaknya akan melayangkan surat ke SKK Migas untuk meminta audit atas dana PPM KEI yang dianggap tidak transparan dalam pelaksanaannya.

Di tengah ketimpangan pembangunan ini, suara ketidakpuasan terhadap kinerja Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo semakin kuat, baik dari wilayah daratan maupun kepulauan. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda perubahan kebijakan yang mengarah pada keberpihakan nyata terhadap masyarakat kepulauan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan para anggota DPRD dari Dapil Sumenep 7 belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan tersebut. (*/rba)