• Rusli Djunaidi
• 23 Jul, 2025

BANGKALAN I MaduraNetwork.id – Dalam suasana dialog yang terbuka, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menerima secara langsung aspirasi dari massa aksi yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan, pada Rabu (23/7/2025).

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menanggapi langsung sejumlah persoalan strategis yang menjadi sorotan publik, mulai dari penataan Tenaga Harian Lepas (THL) hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di hadapan para demonstran, Bupati Lukman menyampaikan bahwa penataan jumlah THL yang dinilai membeludak telah menjadi perhatian serius Pemkab. Untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, ia menjelaskan bahwa sistem absensi manual telah ditinggalkan. Sebagai gantinya, absensi berbasis pengenalan wajah kini diberlakukan bagi seluruh pegawai, termasuk THL, dan langsung terintegrasi dengan Command Center.

“Dengan sistem ini, kehadiran pegawai tak bisa dimanipulasi. Evaluasi kinerja akan lebih adil dan objektif,” tegas Lukman.

Tak hanya itu, penerapan aplikasi e-Kinerja juga tengah diakselerasi. Inovasi ini bertujuan menilai produktivitas aparatur sipil secara menyeluruh. Baik pegawai negeri maupun THL akan dinilai berdasarkan capaian dan kontribusinya terhadap tugas masing-masing.

Menjawab kritik terhadap efektivitas pengelolaan PAD yang mencapai Rp400 miliar, Bupati Lukman menekankan bahwa lebih dari Rp270 miliar bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk mencegah potensi kebocoran, ia mengungkapkan bahwa Pemkab kini mengembangkan dua sistem digital: e-Potensi dan e-Retribusi.

“Setiap OPD akan dipantau capaian PAD-nya secara real-time. Kami ingin dorong transparansi dan peningkatan minimal 10 persen per tahun,” katanya.

Kedua aplikasi tersebut juga akan disinergikan dengan layanan perbankan guna memperluas sistem pembayaran non-tunai. Mulai dari retribusi pasar hingga warung makan akan diarahkan menggunakan sistem digital sebagai bentuk reformasi keuangan daerah.

Dalam pertemuan itu, isu lingkungan, khususnya penanganan sampah, juga menjadi perhatian. Lukman menyebut bahwa Pemkab sedang menuntaskan studi kelayakan dan rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Penanganan akan difokuskan di titik-titik rawan agar persoalan bisa tertuntaskan dalam waktu dekat.

“Kami juga sedang meninjau kemungkinan agar dana desa bisa digunakan untuk mengatasi persoalan sampah, tentu dengan panduan dan pendampingan dari Pemkab,” imbuhnya.

Dengan rentetan langkah ini, Lukman menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen menjawab setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Baginya, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas adalah prinsip dasar menuju tata kelola pemerintahan yang responsif dan progresif. (dj)