• Rusli Djunaidi
• 25 Jul, 2025

BANGKALAN I MaduraNetwork.id - Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti Desa Bator, Kecamatan Klampis, saat Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Wakil Bupati, Fauzan Ja’far, hadir langsung menyapa masyarakat dalam kegiatan Sapa Masyarakat pada Jumat (25/07). Antusiasme warga, terutama para emak-emak, terlihat begitu mencolok ketika mereka menyambut kedatangan dua pemimpin daerah tersebut dengan harapan besar.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung akrab namun sarat pesan tegas, Bupati Lukman Hakim mengangkat isu mendasar yang kerap diabaikan: kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyoroti praktik lama yang telah menjadi kebiasaan di banyak desa, yakni pembayaran PBB yang selama ini ditanggung oleh kepala desa.

“Kita tidak bisa terus membiarkan pola ini berjalan. Ini keliru, meskipun sudah berlangsung bertahun-tahun. Harus ada pergeseran paradigma, meski terasa berat di awal,” ujar Bupati dengan nada serius.

Ia menegaskan bahwa kesalahan struktural yang selama ini dianggap sebagai hal biasa harus diluruskan. Menurutnya, tanggung jawab pembayaran pajak merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Lebih jauh, Bupati Lukman menjelaskan bahwa hasil pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan layanan publik. Ia berharap ada kesadaran kolektif bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan menjadi bekal kemajuan desa.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa emak-emak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Dua isu utama yang mencuat adalah kondisi pasar yang kumuh dan jalan yang rusak. Keluhan ini menjadi bukti bahwa warga desa sangat memperhatikan kondisi lingkungan mereka.

Menanggapi hal itu, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan tengah mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, ia menambahkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) untuk memberikan payung hukum agar Dana Desa dapat digunakan dalam penanganan sampah melalui skema TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle).

Kegiatan Sapa Masyarakat ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi ruang aktual bagi rakyat untuk bersuara dan pemerintah untuk mendengar. Dialog langsung seperti ini dinilai sangat penting dalam membangun komunikasi yang jujur dan terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Melalui forum semacam ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunjukkan komitmennya untuk lebih dekat dengan rakyat dan lebih responsif terhadap problematika nyata yang dihadapi di tingkat akar rumput. (dj)