• Rusli Djunaidi
• 15 Aug, 2025

BANGKALAN I MaduraNetwork.id - Memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 sekaligus Hari Jadi Bangkalan ke-494, Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali menghadirkan program relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk tahun 2025.

Program yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini telah memasuki edisi ketiga sejak pertama kali dilaksanakan pada 2023 lalu. Tahun ini, masa berlaku relaksasi dimulai pada 17 Agustus hingga 30 November 2025.

Kepala Bapenda Bangkalan, Amina Rachmawati, menjelaskan bahwa program relaksasi bertujuan memberi kelonggaran bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. “Kami memberikan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak PBB yang terlambat bayar, sehingga tidak akan dikenakan denda,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, untuk BPHTB diberikan potongan tarif khusus: diskon 40 persen untuk perolehan hak melalui waris, dan 30 persen untuk perolehan melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). “Kami ingin memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan momen ini,” imbuhnya.

Program ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Amina menegaskan, di luar periode relaksasi, tarif normal tetap berlaku, termasuk denda PBB sebesar 2 persen per bulan hingga maksimal 24 bulan keterlambatan, dan BPHTB tanpa pengurangan tarif.

Untuk memudahkan, pembayaran PBB dapat dilakukan secara daring melalui berbagai kanal seperti Tokopedia, Shopee, Pos Pay, aplikasi Dana, Mobile Banking Bank Jatim, hingga gerai ritel Indomaret dan Alfamart.

Dengan adanya relaksasi ini, Pemkab Bangkalan berharap momentum bulan kemerdekaan dapat menjadi titik awal peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan daerah melalui pajak. (dj)