:

Tokoh Kepulauan Minta Jangan Jadikan Geografis Pulau Alasan Penyimpangan MBG

top-news
https://maduranetwork.id/public/uploads/images/photogallery/maanphotogallery29072024_011116_1_20240727_175229_0000.png

SUMENEP I MaduraNetwork.id – Persoalan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah kepulauan Sumenep kembali menuai sorotan. Pasalnya, akses transportasi di kepulauan hanya mengandalkan kapal laut, sehingga diperlukan mekanisme distribusi yang tepat agar program ini berjalan maksimal.

 

Tokoh masyarakat asal Kecamatan Sapeken, Inyoman Sudirman, menegaskan perlunya strategi distribusi yang sesuai dengan kondisi geografis. “Di Kecamatan Sapeken ada 53 pulau, 21 di antaranya berpenghuni, sementara 32 lainnya tidak. Maka, strategi distribusi MBG harus benar-benar matang,” ungkapnya.

 

Mantan aktivis HMI itu mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan dapur di setiap pulau. Menurutnya, jika hanya disiapkan di satu lokasi, efektivitas distribusi akan terganggu. “Kalau dapurnya di Pulau Sapeken, sementara untuk ke Pulau Saebus atau Pulau Saur butuh satu jam menyeberang, ditambah kondisi cuaca yang sering tidak menentu, tentu distribusinya akan terkendala,” jelasnya.

 

Nyoman juga mengingatkan agar kondisi geografis kepulauan tidak dijadikan alasan untuk memperkaya pengelola program. Ia menilai, dalih sulitnya akses sering kali dipakai untuk menutupi penyimpangan. “Di pulau, alasan jarak jauh kerap digunakan. Akibatnya, program tidak sampai atau jika sampai sering dipotong dengan alasan tambahan biaya operasional,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, kasus keracunan MBG di sejumlah daerah hendaknya menjadi pelajaran penting. Menurutnya, masyarakat kepulauan berhak tahu mekanisme distribusi sejak awal, bukan hanya diberi penjelasan setelah muncul persoalan.

 

“Sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan teknis distribusi MBG di pulau. Wajar kalau publik bertanya sebelum ada kejadian,” tandasnya.

 

Lebih jauh, Nyoman menilai program MBG adalah pertaruhan besar bagi masa depan gizi anak-anak kepulauan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. “Pemerintah harus jelas dan tegas, sementara masyarakat jangan pasif. Harus berani mengawasi agar program ini benar-benar sampai pada sasaran,” pungkasnya. (sdm)

 

https://maduranetwork.id/public/uploads/images/photogallery/maanphotogallery29072024_011116_1_20240727_175229_0000.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *