• Mohammad -
• 13 Feb, 2025

SUMENEP, MaduraNetwork.id– Isu ketidaksesuaian kelas jabatan aparatur sipil negara (ASN) dengan kualifikasi akademik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menilai bahwa penempatan jabatan yang tidak selaras dengan keahlian ASN berpotensi menghambat efektivitas dan kinerja birokrasi.

Ketidaksesuaian Jabatan dan Kualifikasi Akademik

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa posisi dan kompensasi ASN seharusnya sejalan dengan latar belakang akademik mereka. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak ketidaksesuaian, terutama di kelas jabatan tujuh.

“Misalnya, ASN lulusan sarjana sosial seharusnya ditempatkan sebagai analis permasalahan hukum. Namun, kenyataannya masih banyak lulusan dari bidang lain yang justru ditempatkan di posisi yang tidak sesuai,” ujarnya.

Menurutnya, keanehan terjadi ketika ASN lulusan kesehatan ditempatkan di luar bidangnya, yang seharusnya lebih cocok diisi oleh mereka dengan latar belakang hukum atau administrasi pemerintahan.

Evaluasi Jabatan ASN Dimulai dari Sekretariat DPRD

Untuk menata kembali sistem kepegawaian agar lebih profesional, evaluasi terhadap jabatan ASN akan segera dilakukan, dimulai dari Sekretariat DPRD Sumenep sebagai mitra kerja legislatif terdekat.

Darul menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi akademiknya, bukan sekadar hasil kompromi atau kepentingan tertentu.

“Kami ingin memastikan bahwa ASN bekerja sesuai bidangnya. Dengan begitu, efektivitas kerja bisa meningkat, sistem administrasi pemerintahan lebih tertata, dan profesionalisme ASN semakin terjaga,” tegasnya.

Dengan adanya evaluasi ini, DPRD berharap sistem birokrasi di Sumenep dapat berjalan lebih optimal serta menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. (rba)