• Samsul Arifin
• 26 Feb, 2025

Presidium MD KAHMI Sampang Berharap Rekonsiliasi Harus Dibuktikan dengan Kebijakan

”Rekonsiliasi politik memang menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas pemerintahan, terutama pasca kontestasi politik yang sering kali menyisakan polarisasi. Namun, rekonsiliasi tidak boleh hanya sebatas formalitas atau sekadar simbolisme politik. Bupati dan wakil bupati harus mampu merangkul semua elemen masyarakat dengan kebijakan yang nyata, bukan hanya melalui retorika. Dengan demikian diharapakn dapat menciptakan suasana kondusif, aman, dan damai,” ujarnya.

Ketua KPU Sampang periode 2014 -2019 ini juga berharap kepemimpinan baru benar-benar mampu mengakomodasi semua kepentingan tanpa diskriminasi. Selama ini, praktik politik sering kali menunjukkan kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan penguasa, sementara kelompok lain hanya menjadi penonton dari luar sistem.

”Mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakat, bukan hanya golongan tertentu akan tetapi semuanya harus dapat terlayani dan ditindaklanjuti sepanjang untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Selain itu, bupati dapat merealisasikan visi dan misi yang diikuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat diukur. ”Inovasi dan terobosan baru dalam mereliasasikan visi dan misi disertai kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan kemajuan daerah untuk mewujudkan Sampang lebih hebat bermartabat,” ujarnya.

Kepemimpinan pasangan Jimad-Sakteh dinilai tidak antikritik dan senantiasa membuka diri terhadap masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Sikap ini dianggap sebagai langkah positif dalam membangun pemerintahan yang responsif dan inklusif. Dengan mendengarkan aspirasi publik, bisa menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan daerah.

”Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan ekonomi lokal dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan usaha mikro. Ekonomi berbasis lokal memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, perbaikan infrastruktur pedesaan menjadi penting guna memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan desa yang layak dan aksesibilitas yang baik diyakini akan mempermudah distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan efisiensi serta daya jual produk-produk lokal. ”Tanpa infrastruktur yang memadai, upaya menggerakkan roda perekonomian desa akan sulit terealisasi secara optimal,” katanya.

Lebih jauh, alumni Univ Jember ini menegaskan bahwa pembangunan di Sampang harus merata dan berkeadilan, baik antara kota dan desa maupun antara wilayah pantura dan selatan. Menurut Samsul, pemerataan pembangunan sangat penting karena setiap wilayah memiliki keterkaitan dalam interaksi sosial dan ekonomi. ”Jika kesenjangan ini dapat dikurangi, maka pertumbuhan ekonomi di Sampang diharapkan bisa lebih berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (sa)