• Rusli Djunaidi
• 26 Feb, 2025

HM. Syafik Rofii: Bupati Bangkalan Jangan Kena Kasus Hukum Lagi!

          BANGKALAN, MaduraNetwor,id - Ketua DPRD Bangkalan 1999 - 2008 Drs H. M. Syafik Rofii. menyampaikan harapannya agar pasangan pemimpin daerah yang baru dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan normatif. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak terjerumus dalam kasus hukum seperti yang dialami dua bupati sebelumnya yang terkena kasus pidana korupsi.

”Ya, saya berharap bahwa bupati Bangkalan yang terpilih saudara Lukman Hakim dan wakilnya Fauzan Ja'far, bekerja dengan sungguh-sungguh dan normatif. Artinya, normatif ini sesuai undang-undang. Jangan punya kreasi yang sekiranya melanggar undang-undang sehingga kena kasus hukum seperti bupati sebelumnya,” ujar Syafii Rofii berpesan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus hukum yang menimpa bupati sebelumnya bukan karena sistem birokrasi, melainkan lebih kepada mentalitas individu yang ingin memperoleh kepentingan dan kekayaan pribadi. Menurutnya, tidak ada aturan birokrasi yang memperbolehkan tindakan tersebut.

”Bupati sebelumnya itu tidak terkait dengan sistem birokrasi, tetapi lebih pada mentalitas individu yang ingin memperoleh kepentingan dan kekayaan pribadi. Jadi, tidak ada aturannya dalam birokrasi. Itulah yang saya maksud. Sehingga dengan demikian, Bangkalan ke depan lebih bagus, masyarakatnya maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Selain itu, Syafii Rofii juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menilai bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah agar tetap berada dalam koridor hukum.

”Masyarakat Bangkalan harus ada perhatian kepada jalannya pemerintahan ini. Dengan cara apa? Kan di samping ada DPRD, ada ormas, pers, LSM, dan lain sebagainya. Itu yang harus mengawasi jalannya pemerintahan yang akan datang. Apakah ini sudah melanggar UU atau tidak. Ketika sudah melanggar UU, ya beri peringatan. Dan bupati harus menerima pandangan masyarakat ketika dia sudah melanggar UU itu. Ini yang dimaksud dengan mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan sesuai regulasi, tambah kiai yang pernah menjabat sekjen Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra), masyarakat berharap Bangkalan ini bisa lebih maju dan sejahtera. Kini, semua pihak menantikan langkah konkret dari pasangan pemimpin baru ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (dj)