:
Breaking News

PC PERGUNU SUMENEP SAMPAIKAN ASPIRASI KE DPRD

top-news
https://maduranetwork.id/public/uploads/images/photogallery/maanphotogallery29072024_011116_1_20240727_175229_0000.png

Pergunu Sumenep Dorong Pemkab Perluas Cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Non-ASN


SUMENEP, MaduraNetwork.id – Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Sumenep mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memperluas cakupan program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, termasuk guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

 

Ketua PC Pergunu Sumenep, Mohammad Shaleh, menyampaikan aspirasi tersebut saat bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, di gedung DPRD setempat, Selasa (25/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Shaleh didampingi oleh Sekretaris Pergunu Sumenep, Amir Syarifuddin.

 

“Kami menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Sumenep terkait peningkatan kesejahteraan guru non-ASN di Sumenep,” ujar Shaleh seusai pertemuan.

 

Ia menegaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini digulirkan Pemkab Sumenep sudah membantu banyak pekerja rentan, seperti tukang becak, ojek online (ojol), nelayan, asisten rumah tangga (ART), dan tukang bangunan. Namun, ia berharap cakupan program ini diperluas agar guru non-ASN juga mendapat perlindungan yang layak.

 

“Kehidupan guru non-ASN juga rentan. Mereka mengabdi dengan penghasilan yang belum mencukupi standar kesejahteraan, sehingga perlu ada perhatian lebih dari pemerintah daerah,” tambahnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan aspirasi Pergunu kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 

“Kami mendapatkan aspirasi dari Pergunu Sumenep terkait BPJS Ketenagakerjaan untuk guru non-ASN. Kami akan perjuangkan agar mereka mendapatkan hak perlindungan ketenagakerjaan,” ujar Zainal.

 

Ia menegaskan bahwa meskipun Pemkab Sumenep tengah melakukan efisiensi anggaran, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar kesejahteraan guru non-ASN tetap diperhatikan.

 

“Di tengah efisiensi anggaran, kami tetap akan berusaha memperjuangkan hak para guru. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bentuk kepedulian terhadap mereka yang telah mencerdaskan generasi muda di Sumenep,” tegasnya.

 

Sebagai legislator, Zainal mengaku senang dengan adanya aspirasi dari masyarakat, termasuk Pergunu Sumenep. Ia menilai bahwa keterlibatan organisasi seperti Pergunu menjadi masukan penting dalam menentukan kebijakan daerah.

 

“Saya selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan baik. Kita diskusikan, kita cari solusinya bersama, dan kita perjuangkan bersama-sama,” pungkasnya.

 

Dengan adanya dukungan dari DPRD Sumenep, diharapkan program BPJS Ketenagakerjaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan, khususnya guru non-ASN, sehingga mereka mendapatkan perlindungan sosial yang lebih layak di masa depan. (asn)

 

https://maduranetwork.id/public/uploads/images/photogallery/maanphotogallery29072024_011116_1_20240727_175229_0000.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *