• Mohammad -
• 17 Feb, 2025

SURABAYA, MaduraNetwork.id – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), Senin (17/2/2025).

Pantauan di lapangan, mahasiswa yang turun ke jalan mengenakan almamater dari berbagai universitas, seperti Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jawa Timur, hingga UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).

Selain itu, aksi ini juga diikuti oleh organisasi ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang turut mengibarkan bendera mereka dalam demonstrasi tersebut.

Aulia Thaariq Akbar, koordinator lapangan aksi dari Aliansi Jatim Menggugat sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), menyampaikan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ini mencederai cita-cita reformasi. Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan,” kata Aulia dalam orasinya.

Aliansi Jatim Menggugat dengan tegas menolak berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, terutama efisiensi anggaran di sektor pendidikan.

“Sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, oleh karenanya keresahan masyarakat mulai tak terbendung,” tegasnya.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Jatim Menggugat dalam aksi ini:

1.   Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

2.   Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.

3.   Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

4.   Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik serta mencederai independensi perguruan tinggi.

5.   Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif.

6.   Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan untuk mencegah tumpang tindih hukum serta pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara.

7.   Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

8.   Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land, serta mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di Jawa Timur.

9.   Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

10.                Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah dalam merespons tuntutan ini akan menjadi perhatian banyak pihak dalam waktu dekat. (rba)